FINANCIAL MANAGEMENT IN JATIROTO VILLAGE
Article Sidebar
Published:
Sep 26, 2020
Keywords:
Village Financial Management APBdesa Development Sector
Main Article Content
Abstract
The purpose of this study was to determine the village financial management in Jatiroto village Jatiroto sub-district based on Permendagri Number 20 of 2018. This study used a qualitative method with data collection techniques, namely interviews and documentation. The object of this research is the Jatiroto Village Office, Jatiroto District, Lumajang Regency. The results showed that financial management in the village of Jatiroto was in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. But there were or were lacking. This can be seen in financial management in the village, where there are still obstacles in reporting financial management that are less effective so that it can be accounted for the village head gradually. The limitation of this study is that it only examines village financial management. While other variables that affect village financial management are expected to be investigated by further researchers.
Article Details
How to Cite
Alfian, A., Wimbo Wiyono, M., & Ifa, K. (2020). FINANCIAL MANAGEMENT IN JATIROTO VILLAGE. Progress Conference, 3(1), 88–93. Retrieved from http://proceedings.itbwigalumajang.ac.id/index.php/progress/article/view/297
Section
Articles
References
Admaja. (2016). Analisis pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Skripsi , 1-93.
Agus, W. (2019). Workshop pengelolaan keuangan desa. Surabaya : Ikatan Akuntan Indonesia.
Farida, S. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran. Surabaya: Universitas Airlangga.
Mahmudi. (2013). Manajemen Kinerja sektor publik . Yogjakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. (2009). Akuntanbilitas Sektor Publik. Yogjakarta: Andi.
Miles, M. B & Huberman, A. M. (1984). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (1992). Jakarta: Penerbit Universitas Indoneisa.
Meleong, L. J. (2011). Metodologi Pengelolaan kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang.
Peraturan Provinsi Jawa Timur, 2019. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2019. Jawa Timur : Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
Sabijono. (2017). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. jogjakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian cara ilmiah. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dam R&DO. Bandung: Alfabeta.
Susilo dan Andri. (2008). Formula Alokasi Dana Desa. Kebumen: Universitas Gajah Mada.
Taufik. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam sistem keuangan. yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, tentang Mekanisme Penyusunan APBDesa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Desa.Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Wasistiono, S. (2003). Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Fokusmedia.
Yesinia, N., Yuliarti, N., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) vol 10(1)
Shuha, K. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ( Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ). Universitas Negeri Padang, 1–21.
Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R.. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, 5(6), 1474–1483.
Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 1020–1030.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B, 72(10), 1–13. Retrieved from http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018 + Lampiran.pdf
Mokalu, P (2019). Implementasi Permendagri Nomor 2O Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tombatu. Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 12(1). https://doi.org/10.36412/abdimas.v12i1.1049105-112
Agus, W. (2019). Workshop pengelolaan keuangan desa. Surabaya : Ikatan Akuntan Indonesia.
Farida, S. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran. Surabaya: Universitas Airlangga.
Mahmudi. (2013). Manajemen Kinerja sektor publik . Yogjakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. (2009). Akuntanbilitas Sektor Publik. Yogjakarta: Andi.
Miles, M. B & Huberman, A. M. (1984). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi (1992). Jakarta: Penerbit Universitas Indoneisa.
Meleong, L. J. (2011). Metodologi Pengelolaan kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lumajang.
Peraturan Provinsi Jawa Timur, 2019. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2019. Jawa Timur : Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.
Sabijono. (2017). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. jogjakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian cara ilmiah. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dam R&DO. Bandung: Alfabeta.
Susilo dan Andri. (2008). Formula Alokasi Dana Desa. Kebumen: Universitas Gajah Mada.
Taufik. (2013). Pengelolaan Keuangan Desa dalam sistem keuangan. yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, tentang Mekanisme Penyusunan APBDesa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Desa.Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Wasistiono, S. (2003). Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Fokusmedia.
Yesinia, N., Yuliarti, N., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) vol 10(1)
Shuha, K. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ( Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ). Universitas Negeri Padang, 1–21.
Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R.. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA, 5(6), 1474–1483.
Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2), 1020–1030.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Physical Review B, 72(10), 1–13. Retrieved from http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018 + Lampiran.pdf
Mokalu, P (2019). Implementasi Permendagri Nomor 2O Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tombatu. Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 12(1). https://doi.org/10.36412/abdimas.v12i1.1049105-112